Kota Malang, www.jawamedianews.com – Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD Kota Malang, pada Jumat, (3/11/2023), menjadi arena penting bagi para anggota DPRD Kota Malang untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.
Fraksi-fraksi yang terwakili dalam rapat ini melibatkan Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, dan Fraksi Damai. Setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan terakhirnya mengenai rancangan KUA-PPAS tersebut.
Pj Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., turut hadir dalam rapat tersebut dan memberikan pandangan terkait implementasi Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dalam wawancara dengan awak media ini, ia menyampaikan bahwa ada beberapa aspek dari pajak dan distribusi yang tidak dapat diterapkan pada tahun anggaran 2024.
“Walau pun kita menghindari anggaran yang tinggi, namun kita harus sesuai dengan ketentuan dan kemampuan kita sendiri untuk melaksanakan hal tersebut,” ujar Pj Wali Kota Malang.
Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., juga menyoroti proyeksi pengurangan anggaran pada tahun 2024 sebagai respons terhadap implementasi Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ia menyatakan keyakinannya bahwa penyesuaian tersebut akan berlangsung, namun optimis bahwa kondisi akan kembali normal pada tahun 2025, setelah penyesuaian diterapkan.
“Penyesuaian akan terjadi pada tahun 2024 sebagai respons terhadap implementasi undang-undang tersebut. Namun, saya yakin kita akan kembali normal pada tahun 2025, setelah penyesuaian ini,” tambahnya.
Rapat Paripurna ini mencerminkan komitmen DPRD Kota Malang dalam mengambil langkah-langkah strategis dan responsif dalam menyusun APBD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Malang. (Nazila Aisy Zahra/ IAIN Ponorogo)
